MAKASSAR,FILALIN.COM, – Komisi V DPR RI meninjau aspek keselamatan, keamanan, dan kualitas pelayanan di Pelabuhan Makassar dalam rangkaian Kunjungan Kerja Spesifik di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (18/9/2026).
Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras bersama Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B. Kady. Kehadiran rombongan diterima Direktur Manajemen Risiko PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, Boy Robyanto, didampingi Executive Director 4 Pelindo Regional 4, Abdul Azis dan jajaran Manajemen Pelindo Group Wilayah Kerja Makassar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 7 Kantor Pelindo Regional 4 tersebut turut dihadiri Direktur Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI, Muhammad Anto Julianto serta perwakilan instansi pemerintah dan BUMN terkait.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan, kunjungan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI, khususnya terhadap sektor infrastruktur dan perhubungan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Menurutnya, keselamatan, keamanan, dan kualitas pelayanan merupakan tiga unsur yang harus menjadi perhatian utama seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan transportasi laut dan pelayanan kepelabuhanan.
“Keselamatan dan keamanan tidak dapat ditawar. Pada saat yang sama, kualitas pelayanan kepada masyarakat juga harus terus ditingkatkan agar aktivitas di pelabuhan berlangsung aman, tertib, nyaman, dan efisien,” ujar Andi Iwan.
Dia menuturkan, pertemuan tersebut menjadi ruang dialog untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai kesiapan sarana dan prasarana, penerapan standar keselamatan dan keamanan, serta berbagai upaya peningkatan pelayanan di Pelabuhan Makassar.
Masukan yang disampaikan selama kunjungan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bersama guna mendukung perbaikan pelayanan transportasi laut secara berkelanjutan.
“Kami ingin memastikan bahwa fasilitas yang tersedia benar-benar berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat optimal kepada masyarakat. Kolaborasi antara regulator, operator pelabuhan, dan seluruh instansi terkait menjadi sangat penting,” katanya.
Direktur Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI, Muhammad Anto Julianto menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong peningkatan standar keselamatan, keamanan, dan pelayanan di seluruh pelabuhan.
Dia menjelaskan, peningkatan kualitas layanan perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kesiapan fasilitas, kompetensi sumber daya manusia, penerapan prosedur operasional, hingga penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan.
“Pelabuhan memiliki peran strategis sebagai simpul transportasi dan logistik. Karena itu, seluruh aspek operasional harus memenuhi standar yang berlaku serta mampu menjawab kebutuhan pengguna jasa dan masyarakat,” tuturnya.
Kementerian Perhubungan, lanjut Muhammad Anto, akan terus memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan jasa kepelabuhanan. Hal tersebut diperlukan untuk memastikan pelayanan berjalan secara andal sekaligus mendukung konektivitas antardaerah.
Sementara itu, Direktur Manajemen Risiko Pelindo, Boy Robyanto menegaskan bahwa perusahaan berkomitmen menjalankan operasional pelabuhan dengan mengedepankan prinsip keselamatan, keamanan, keandalan, dan kualitas pelayanan.
Menurutnya, Pelindo secara berkelanjutan melakukan evaluasi dan mitigasi risiko terhadap seluruh aktivitas operasional. Langkah tersebut mencakup peningkatan kesiapan fasilitas, penguatan prosedur kerja, peningkatan kompetensi petugas, serta koordinasi dengan regulator dan instansi terkait.
“Kami menyambut baik Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI sebagai momentum untuk menyampaikan perkembangan pelayanan sekaligus memperoleh masukan bagi peningkatan pengelolaan Pelabuhan Makassar,” ujarnya.
Boy mengatakan, Pelindo juga terus berupaya memperkuat konsistensi dan keandalan layanan agar keberadaan pelabuhan dapat mendukung mobilitas masyarakat serta kelancaran arus barang dan aktivitas perdagangan.
“Capaian ini sejalan dengan agenda strategis Danantara Indonesia dalam mendorong penguatan konsistensi layanan dan keandalan operasional guna menjaga kelancaran arus logistik serta aktivitas perdagangan nasional,” katanya.
Dia menambahkan, pengelolaan risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga kesinambungan operasional perusahaan. Oleh sebab itu, setiap masukan dari Komisi V DPR RI, regulator, pengguna jasa, dan pemangku kepentingan lainnya akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kualitas pelayanan.
Usai berdialog, rombongan Komisi V DPR RI melanjutkan agenda dengan mengunjungi Terminal Penumpang Pelabuhan Makassar. Dalam peninjauan tersebut, rombongan melihat secara langsung kondisi sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan yang disiapkan bagi para pengguna jasa.
Kunjungan lapangan tersebut sekaligus memberikan gambaran mengenai penerapan aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan di terminal penumpang sebagai salah satu fasilitas utama Pelabuhan Makassar. (*)
