KOPEL Indonesia Desak Hentikan Arogansi Kekuasaan, Batalkan Tunjangan DPR Rp50 Juta

- Penulis

Sabtu, 30 Agustus 2025 - 11:52 WITA

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA,FILALIN.COM, – Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia melontarkan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah pusat dan perilaku sejumlah anggota DPR yang dinilai semakin menjauh dari kepentingan rakyat. Dalam pernyataan sikap resminya, KOPEL menyebut berbagai kebijakan dan tindakan para wakil rakyat telah memicu gelombang kemarahan masyarakat hingga menimbulkan tragedi korban jiwa dalam aksi demonstrasi di sejumlah daerah.

 

Direktur KOPEL Indonesia, Herman, menyebut kemarahan publik bukan semata akibat benturan massa dengan aparat di lapangan, melainkan akumulasi dari kebijakan yang dinilai tidak memihak rakyat.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

> “Jangan karena kebijakan yang tidak adil, rakyat dibenturkan dengan aparat di lapangan,” tegas Herman.

 

 

 

Tunjangan DPR Dinilai Penghinaan Rakyat

 

KOPEL menyoroti kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR yang dianggap tidak etis di tengah kondisi ekonomi rakyat yang masih sulit. Terlebih, adanya kebijakan tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per anggota DPR per bulan, padahal rumah dinas DPR sudah disediakan negara.

 

Menurut KOPEL, kebijakan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap rasa keadilan sosial. Herman menuntut agar tunjangan perumahan itu segera dibatalkan dan pemanfaatan rumah dinas DPR dioptimalkan kembali.

 

Perilaku Wakil Rakyat Rusak Martabat Parlemen

 

Selain kebijakan, perilaku sejumlah wakil rakyat juga disorot tajam. Mulai dari joget-joget di ruang sidang, hingga ucapan yang merendahkan rakyat, disebut telah mempermalukan demokrasi dan menjadikan parlemen bahan olok-olok.

 

> “Parlemen kehilangan wibawa ketika anggotanya sendiri merendahkan martabat lembaga,” ujar Herman.

 

 

 

RAPBN 2026 dan Otonomi Daerah

 

KOPEL juga menyoroti Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang dinilai lebih menguntungkan kementerian pusat, namun justru memangkas transfer daerah dan dana bagi hasil sumber daya alam. Kondisi ini disebut sebagai bentuk pengabaian negara terhadap daerah penghasil.

 

Menurut KOPEL, praktik tersebut menjadikan otonomi daerah sekadar formalitas, sementara daerah terpaksa membebani rakyat dengan pajak dan retribusi.

 

Enam Tuntutan KOPEL

 

Dalam pernyataan sikapnya, KOPEL Indonesia menyampaikan enam poin tuntutan:

 

1. Mencabut kebijakan kenaikan tunjangan DPR.

 

 

2. Membatalkan tunjangan perumahan DPR Rp50 juta per anggota per bulan dan mengaktifkan kembali pemanfaatan rumah dinas DPR.

 

 

3. Mengusut tuntas tragedi tewasnya pengemudi ojek online akibat tindakan represif aparat.

 

 

4. Meninjau kembali RAPBN 2026 dan mengembalikan hak daerah atas hasil kekayaan alamnya.

 

 

5. Menghentikan praktik arogan para wakil rakyat yang mempermalukan institusi parlemen.

 

 

6. Mengembalikan makna sejati otonomi daerah sebagai wujud kedaulatan rakyat di daerah.

 

 

 

Herman menegaskan, meluasnya kerusuhan dalam aksi unjuk rasa merupakan cerminan kegagalan pemerintah pusat dan parlemen dalam mendengar suara rakyat.

“Jangan salahkan rakyat yang marah, salahkan kebijakan yang dzalim. KOPEL berdiri bersama rakyat untuk menegaskan bahwa keadilan sosial tidak oleh dikalahkan oleh kerakusan kekuasaan,” pungkasnya. (*)

Follow WhatsApp Channel filalin.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Siapkan Pendampingan KKN Gelombang 117, Unhas Bekali 164 Dosen Calon DPK melalui Bimbingan Teknis
GELORA GenBI UIN Alauddin Makassar Hadirkan Edukasi Lingkungan dan Kebanksentralan bagi Generasi Muda di SMA Negeri 1 Gowa
PENTINGNYA GENERASI MUDA PAHAMI PENGELOLAAN KEUANGAN  DI ERA DIGITAL
OJK TAHAN TIGA TERSANGKA DUGAAN MANIPULASI PERDAGANGAN WARAN DI PASAR MODAL
BASARNAS LAKUKAN PENCARIAN TERHADAP SEORANG WARGA YANG BELUM KEMBALI DARI KEBUN DI KABUPATEN LUWU
Ilma Rahim, Akademisi UNM yang Bertekad Kembangkan Pendidikan Bahasa Berbasis Kearifan Lokal
HARI KETUJUH PENCARIAN, TIM SAR GABUNGAN BERHASIL TEMUKAN PENDAKI TERSESAT DI LEMBAH RAMMA DALAM KEADAAN SELAMAT
Satlantas Polresta Gowa Tangani Kecelakaan Maut di Bajeng, Satu Pengendara Meninggal Dunia
Berita ini 14 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 16:43 WITA

GELORA GenBI UIN Alauddin Makassar Hadirkan Edukasi Lingkungan dan Kebanksentralan bagi Generasi Muda di SMA Negeri 1 Gowa

Selasa, 17 November 2026 - 11:28 WITA

PENTINGNYA GENERASI MUDA PAHAMI PENGELOLAAN KEUANGAN  DI ERA DIGITAL

Senin, 16 November 2026 - 21:30 WITA

OJK TAHAN TIGA TERSANGKA DUGAAN MANIPULASI PERDAGANGAN WARAN DI PASAR MODAL

Senin, 16 November 2026 - 18:56 WITA

BASARNAS LAKUKAN PENCARIAN TERHADAP SEORANG WARGA YANG BELUM KEMBALI DARI KEBUN DI KABUPATEN LUWU

Senin, 16 November 2026 - 14:09 WITA

Ilma Rahim, Akademisi UNM yang Bertekad Kembangkan Pendidikan Bahasa Berbasis Kearifan Lokal

Berita Terbaru